HUBUNGAN HTN DENGAN HAN

Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara

Sebelum memahami mengenai hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, perlu dipahami terlebih dahulu konsep mengenai negara. Negara adalah suatu organisasi yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Memiliki wilayah,

2) Memiliki rakyat,

3) Pemerintah yang berdaulat, dan

4) Pengakuan dari negara lain.

Tujuan dari pembentukan suatu negara hakikatnya adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Pada mulanya antara HTN & HAN merupakan satu cabang ilmu yang bernama Staats en Administratief recht, kemudian pada tahun 1946 diadakan pemisahan, dan kedua cabang ilmu tersebut berdiri sendiri. Hukum tata Negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum adminstrasi Negara. Hukum tata Negara memberikan tugas dan wewenang ,jabatan pada badan pemerintahan (adminstrasi), sedangkan hukum adminstrasi mengatur tugas dan wewenang secara organisatoris yang diperoleh dari hukum tata Negara akan dijalankan, maka hukum adminsrasi mengaturnya. Oleh karna itu hukum adminstrasi merupakan tindak lanjut dari hukum tata Negara. Artinya tugas dan wewenang, fungsi, jabatan, badan adminstrasi dijalankan diatur dalam hukum adminstrasi, sebagai mana dikatakan oleh ten Berge, bahwa hukum adminstrasi adalalah sebagai perpanjangan dari hukum tata Negara dan hukum adminstrasi merupakan jenis hukum yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan secara tegas, karena kedua jenis hukum ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat.

Menurut Prof. Prajudi Atmosudirdjo, antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara, tidak terdapat perbedaan prinsipiil yuridis. HTN adalah hukum yang mengatur keseluruhan aspek konstitusi negara, sedangkan HAN ialah hukum yang mengatur satu aspek dari konstitusi negara, yaitu aspek administrasi negara. Hubungan antara HTN dengan HAN adalah mirip seperti hubungan antara Hukum Perdata Umum dengan Hukum Dagang, sehingga berlaku “Lex Specialis Derogat Lex Generalis”. Asas-asas yang berlaku dalam HTN yang berkaitan dengan Administrasi Negara, berlaku pula bagi HAN.

Hubungan mendasar antara hukum adminstrasi dan hukum tata Negara melalui pendekatan isi dan objeknya, maka dapat digambarkan bahwa ”hukum tata Negara” sebagai suatu gabungan peraturan–peraturan yang mengadakan badan-badan (kenegaraan), yang memberi pekerjaan pemerintah serta membagi pekerjaan itu pada badan yang tinggi dan rendah.

Sebagai mana disebutkan sebelumnya, hukum tata Negara memperhatikan Negara dalam keadaan tidak bergerak (staat in beweging). Dilihat dari objek yang dipelajari,kedua bidang hukum dimaksud dapat dipetakan, sebagai berikut :

Hukum Tata Negara fokus kajiannya,meliputi :

·         Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu Negara

·         Siapakah yang mengadakan jabtan-jabtan itu:

·         Cara bagai manakah jabatan-jabatan itu ditempati oleh pejabat;

·         Fungsi jabatan-jabatan;

·         Kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu;

·         Hubungan antara masing-masing jabatan;dan

·         Dalam batas-batas manakah organisasi kenegaraan dapat melakukan tugasnya.

Hukum Adminstrasi, objek kajianya meliputi:

·         Jabatan pemerintah                               ·         Pengisian jabatan;

·         Sifat jabatan pemerintah;                      ·         Instrument pengatur jabatan;

·         Kedudukan hukum jabatan;                 ·         Landasan yuridis kewenangan jabatan.

·         Kekuasaan hukum (tugas dan wewenang) jabatan;

Ada 2 perbedaan pokok antara HTN dan HAN, yaitu :

1. HTN fokus pada sistem ketatanegaraan dan struktur serta pengorganisasian negara, sedangkan HAN fokus pada aktifitas dalam menjalankan pemerintahan.

2. HTN cenderung statis, HAN cenderung dinamis.

Contoh :

1. HTN mempelajari daerah otonom, HAN mempelajari kewenangan kepala daerah otonom dalam mengelola daerahnya.

2. HTN mempelajari DPRD, HAN mempelajari bagaimana pelaksanaan sidang DPRD.

Mengenai hubungan fungsi antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara, Bachsan Mustafa, S.H menyatakan bahwa fungsi HTN dan fungsi HAN, yaitu fungsi HTN adalah Fungsi Politik, menetapkan fungsi yang yang ditetapkannya dalam peraturan-peraturan Hukum Tata Negara, yaitu dalam peraturan-peraturan  UUD yang menetapkan fungsi kepada badan kenegaraan di pemerintah pusat, dan undang-undang, yang menetapkan fungsi kepada badan-badan pemerintah daerah. Sehingga dari sudut pandang fungsi, Hukum Administrasi negara adalah Fungsi Teknik. Contoh untuk memahami hubungan HTN dengan HAN yaitu Peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, merupakan pertauran teknis yang melaksanakan UUPA No. 5 tahun 1960 pasal 19 tentang pendaftaran tanah.